Presiden Jokowi menginstruksikan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, dan pemerintah harus melakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016, Presiden menegaskan perlunya revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas SDM.
JOMBANG, MSP – Melahirkan alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mampu berkompetisi dalam dunia industri kerja, menjadi tolak ukur institusi dipandang berhasil serta sangat berkualitas. Hal ini yang menjadi semangat serta pergerakan agresif SMK Dwija Bhakti 1 khususnya, agar mampu berada pada level hasil terbaik di segala sudut.
Tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil salah satu di antaranya dilahirkan dari pendidikan dan pelatihan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia usaha dan industri (DUDI) yang terus menerus berkembang. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, proporsi pengangguran terbesar adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9,84 persen.
Melihat kondisi tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, dan pemerintah harus melakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016, Presiden menegaskan perlunya revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas SDM. Inpres tersebut menugaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat peta jalan pengembangan SMK. Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan.
Didukung dengan Kurikulum 2013 yang memberikan porsi lebih pada praktik dengan menyesuaikan standart kerja industri. Diharapkan lulusan SMK lebih mudah diterima di pabrik industri sesuai berdasarkan profesi.
Pada dasarnya lulusan SMK di Kabupaten Jombang masih belum seimbang dengan persediaan lahan industri kerja. Sehingga diperlukan untuk alumni SMK menjatuhkan pilihan bekerja ke luar Kabupaten Jombang hingga mampu bersaing di luar negeri.
Kabupaten Jombang saat ini terdapat 68 SMK yang terbagi dalam dua kategori yakni SMK Negeri sebanyak 8 sekolah dan SMK Swasta berjumlah 60 sekolah. Secara menyuluruh akan berkompetisi memajukan sekolah dengan mengkondisikan peserta didiknya siap kerja. Terhitung untuk peserta didik SMK yang mengikuti Ujian Nasional tahun ajaran 2016/2017 berjumlah lebih kurang 8.700 orang.
Kepala SMK Dwija Bhakti 1, Drs. Arief Sugiharto, MM menegaskan, “Saya belum bisa merekomendasikan dan juga memilih Kabupaten Jombang sebagai lahan kerja industri yang mampu menyerap lulusan SMK untuk teknik industri khususnya. Karena penerima dari perusahaan industri di Jombang belum banyak.”
Secara fasilitas pembelajaran yang ditawarkan di SMK disesuaikan dengan kebutuhan proses belajar untuk teori dan praktik. Di beberapa sekolah masih menggunakan dua perangkat pembelajaran, yaitu KTSP 2006 (diterapkan di kelas XI dan XII) dan juga Kurikulum 2013 (untuk kelas X). Sehingga berbeda pula dengan perlengkapan pendukung belajar. Kemudian berkembang dengan terbentuknya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) secara terjadwal melakukan pertemuan dan koordinasi untuk membahas perangkat pembelajaran secara teori dan praktik.
Sedangkan untuk mata pelajaran produktif tertentu (teknik kendaraan ringan, komputer jaringan dan teknik sepeda motor) di Kabupaten Jombang sangat kurang jumlahnya dan kesulitan. Sehingga muncul keputusan regulasi dari pemerintah untuk mengadakan keahlian ganda, yang memberikan nafas sedikit lega bagi SMK. Namun terkendala dengan spesifikasi tidak untuk semua mata pelajaran.
“Seorang guru harus fisioner dan membaharui materi serta mau belajar menyesuaikan kondisi dan situasi di masing-masing sekolah. Tetapi tidak boleh mengabaikan kompetensi peserta didik agar setara saat terjun di dunia kerja, minimal pendidikan kompetensi dasar mampu dikuasai,” tutup Arief Sugiharto yang juga sebagai Ketua MKKS SMK Swasta Kabupaten Jombang. ■ chicilia risca