 |
| Foto : Istimewa |
Program kerja pembagian seragam dan baju olah raga memang wujud realisasi dari visi misi bupati. Sedangkan adanya permasalahan memang di luar perkiraan kami, hal itu lantaran sebelumnya sudah dipersiapkan dengan matang. Mulai penguji cobaan ke laboratorium untuk jenis kain, hingga ukuran peserta didik yang menerimanya. Tetapi dalam realitanya terjadi banyak perbedaan ukuran sehingga akan dilanjutkan di tahun mendatang.
JOMBANG - Menutup tahun 2019 bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang bukan saja dijadikan momentum melangsungkan evaluasi program kerja dan kinerja seluruh civitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di sana. Melainkan juga menyusun program-program kerja baru guna semakin mematangkan kinerja guna memberikan pelayanan maksimal dalam dunia pendidikan di Kota Santri.
Seperti diketahui banyak pihak dalam kurun waktu 2019 Disdikbud Kabupaten Jombang melahirkan beberapa program yang menjadi perhatian masyarakat. Baik terbilang baru —inovasi atau sebaliknya, tapi tidak keseluruhannya bisa berjalan lancar karena ada pula yang terhambat dalam pelaksanaannya. Jauh di luar harapan sebagaimana yang telah tersusun dalam program kerja sebelumnya.
Diantaranya adalah pembagian seragam sekolah dan baju olah raga olahraga gratis serta Pendidikan Diniyah. Kedua program tersebut merupakan wujud representasi pelaksanaan visi dan misi Bupati Jombang. Menurut Sekertaris Disdikbud Kabupaten Jombang, Drs. Jumadi, M.Si memang ketidaksesuaian dalam pelaksanaan memang wajar saja terjadi. Meskipun pada awalnya telah dipersiapkan matang-matang namun saat dijalankan jauh dari harapan.
Diantaranya permasalahan yang timbul adalah berkenaan ukuran banyak tidak sesuai dengan peserta didik penerima. Namun demikian sebenarnya sudah disamakan dengan data yang ada tapi hasilnya berbeda. Ada banyak kemungkinan yang menyebabkan hal itu terjadi, mengingat dalam pembagian seragam gratis ini cukup banyak karena diperuntukan bagi peserta didik di jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di telatah Kebo Kicak ini. Bisa jadi mencapai ratusan ribu peserta didik yang harus mendapatkan seragam dan baju olahraga tersebut.
Baca Juga: Menghindari Sambaran Petir
Dijelaskan oleh Jumadi ketika dihubungi melalui sambungan telpon mengatakan, "Program kerja pembagian seragam dan baju olah raga memang wujud realisasi dari visi misi bupati. Sedangkan adanya permasalah memang di luar perkiraan kami, hal itu lantaran sebelumnya sudah dipersiapkan dengan matang. Mulai penguji cobaan ke laboratorium untuk jenis kain, hingga ukuran peserta didik yang menerimanya. Tetapi dalam realitanya terjadi banyak perbedaan ukuran sehingga akan dilanjutkan di tahun mendatang."
Sementara itu pendidikan Diniyah juga merupakan hal yang baru, apalagi diberlakukan di SD dan SMP Negeri Se Kabupaten Jombang sejauh ini sudah berlangsung dengan di dampingi oleh tenaga ahli yang telah di rekrut Disdikbud Kabupaten Jombang baik dari lulusan keagamaan yang baru di wisuda maupun pendidik di Taman Pendidikan Al Quran (TPQ). Tentunya juga telah mempersiapkan anggaran guna membayar honorarium para tenaga ahli pendamping tersebut.
Disinggung mengenai potensi terjadinya tumpang tindih antara Pendidikan Agama Islam (PAI), Muatan Lokal (Mulok) Keagamaan, dan Pendidikan Diniyah sendiri Jumadi mengatakan hal itu tidak akan terjadi. Lelaki yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan SD, Disdikbud Kabupaten Jombang ini menguraikan beberapa alasannya. Diantaranya ketiganya memiliki fokus materi yang berbeda satu sama lainnya sehingga tidak akan berbenturan.
"Capaian yang dikehendaki ketiganya berbeda, sehingga tidak mungkin terjadi dempukan (Jawa: Tabrakan) satu dengan lainnya, justru sebaliknya akan saling melengkapi. Jadi peserta didik saat rampung menempuh jenjang pendidikannya maka memiliki kemampuan selain akademis yakni karakter keagamaan," terang Jumadi.
Pembangunan Fisik Belum Rampung
Justru yang menjadi perhatian dari Disdikbud Kabupaten Jombang ialah sejumlah pembangunan fisik sekolah yang belum selesai. Sejak wawancara ini dilansir kepada Jumadi, Minggu (29/12) dikatakan sejauh ini tinggal Bidang Pembinaan SD Disdikbud Kabupaten Jombang yang belum menyelesaikan segela aktivitas pembangunan fisik. Maksudnya ialah gedung di sekolah yang harus memperoleh renovai atau perbaikan sebagaimana perawatan pada umumnya.
Sedangkan di Bidang Pembinaan SMP, Disdikbud Kabupaten Jombang telah selesai sebelum akhir tahun 2019 proses pembangunannya. Selain jumlah SMP yang tidak terlampau banyak, tidak ada yang harus di mulai dibangun dari nol. Hampir keseluruhan hanya perihal pemeliharaan atau perbaikan dan renovasi.
Jumadi menjelaskan, "Tidak bisa dibandingkan antara SD dan SMP, selain dari segi jumlah banyak SD. Penyebaran keberadaan SD terbilang hingga ke pelosok yang notabene daerah dalam kategori rawan bencana. Sehingga kerusakan bisa saja sering terjadi. Menyerupai di Kecamatan Plandaan. Tetapi kami masih menyakini terakhir pada 31 Desember 2019 semua dapat terselesaikan."
Seperti diketahui, usai musim kemarau yang panjang sekarang sudah memasuki masa penghujan dengan intensitas tinggi ditambah terpaan angin yang dapat menyapu bangunan. Terbukti beberapa sekolah di Kota Seribu Pesantren ini habis disapu oleh angin. Ada pula yang terbakar disebabkan konsleting aliran listrik.
Kepala Disdikbud Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, SH., M.Si. mengatakan memang dalam kurun waktu setahun kedepannya selain menjalankan program kerja yang senyawa dengan kehendak Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nasional selayaknya Pendidikan Merdeka dan visi misi Bupati Jombang. Pihaknya akan berkonsentrasi mengenai pembangunan fasilitas pendidikan —sekolah. Bukannya tanpa alasan, adanya fasilitas yang memadai dan terstandardisasi semakin mendukung jalannya proses pembelajaran untuk peserta didik. Mengenai prestasi, pasti segera menyusul seiring perbaikan kualitas pendidikan.
"Peningkatan anggaran Disdikbud Kabupaten Jombang untuk tahun 2020 hampir dipastikan ada, mengingat soal pembangunan fisik yang lebih diutamakan," terang Agus Purnomo.
Beruntungnya Disdikbud Kabupaten Jombang tidak harus mengeluarkan baiaya tambahan kembali untuk mengatasi kerusakan sekolah akibat benacana alam. Selaiknya diungkapan Jumadi, jikalau komunikasi yang dibangun dengan Organisai Perangkat Daerah (OPD) akhirnya menemukan jalinan kerjasama saling membantu dan menguatkan satu sama lain. Diantaranya ketika ada musibah yang menimpa sekolah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang siap menangani semua hingga kembali normal. Dengan demikia, Disdikbud tidak terbebani dengan anggaran biaya yang mesti dikeluarkan guna normalisasi kondisi tersebut.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jombang, Mulya S.Kep.,Ns., MM menuturkan bila tak jauh berbeda pada tahun-tahun terdahulu bahwa yang menjadi prioritas terkait pembangunan fisik. Seperti dijelaskan jika dalam pembangunan fisik ini utamanya perihal renovasi, mengingat banyak sekolah yang gedung-gedungnya mesti dilakukan perbaikan. Hal itu disebabkan usia yang terbilang tua sehingga dibutuhkan perawatan ulang hingga dilatarbelakaingi kondisi geografis.
"Sebelumnya akan dipetakan terlebih dahulu oleh Disdikbud Kabupaten Jombang kiranya sekolah mana yang bakal di dahulukan atau menjadi prioritas. Semua tentu melihat dari tingkat kerusakan yang terjadi serta fungsi juga," tegas Mulya ketika ditemui di ruang kerjanya.
Oleh karenanya, lelaki kelahiran Kabupaten Gresik, Jawa Timur ini pun sangat berharap khususnya dalam pengisian Data Pokok Pendidik (Dapodik) harus terus diperbarui. Segala yang terjadi di sekolah hendaknya selalu di entri dalam Dapodik, hal itu bukannya tanpa alasan. Pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud akan melihat kondisi sekolah di daerah melalui aplikasi tersebut. Sehingga peluang bantuan akan diberikan kepada sekolah yang memang secara sungguh-sungguh perlu, terlebih soal renovasi.
Mulya menambahkan, hal itu sangat dibutuhkan mengingat sejauh ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang tidaklah besar. Apalagi bukan saja akan digunakan oleh Disdikbud Kabupaten Jombang semata, melainkan OPD lain pun membutuhkan sehingga harus dibagi sesuai dengan program kerja yang telah di susun dan disetujui.
Penyusunan Program Kerja Melewati Beberapa Tahapan
Penyusunan program kerja Disdikbud Kabupaten Jombang tetap berkaca pada visi dan misi Bupati Jombang selain juga melaksanakan serangkaian program dari Kemendikbud. Jadi seperti halnya disampaikan Jumadi, usai melakukan evaluasi kinerja dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) maka akan diketahui pelaksanaan program kerja tersebut. Adakah kendala sehingga menjadi hambatan pelaksanaan sampai berdampak pada program kerja tersebut, hasil, atau penyerapan anggaran.
Kalau ditemukan permasalahan yang cukup berarti maka akan dijadikan bahan evaluasi kedepannya dalam pelaksanannya harus diantisipasi. Selain itu dapat merubah pola pelaksanaannya sehingga nantinya dimungkinkan berjalan lebih optimal, bila program kerja tersebut masih mungkin dilangsungkan pada tahun anggaran berikutnya.
Jumadi menjelaskan, "Masing-masing Sub Bagian hingga Bidang yang terdapat di Disdikbud Kabupaten Jombang menyusun program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang. Selanjutnya dipaparkan dalam forum rapat koordinasi Kepala Sub Bagian dan Kepala Bidang, baik kepada Kepala Disdikbud Kabupaten Jombang serta sekertaris. Barulah jika sudah disetujui di sampaikan kepada Bappeda Jombang dan Inspektorat Jombang untuk kembali disesuaikan dengan visi misi bupati sekalian Rancana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD)."
Bappeda Jombang bersama Inspektorat akan mencermati ulang program kerja yang telah disampaikan secara tertulis oleh Disdikbud Kabupaten Jombang. Gunanya menimbang kembali ke efektifitasnya program kerja maupun efisiensi anggaran. Selain menyesuaikan dengan visi misi bupati tentunya tetap berpijak pada rencana jangka pendek, menengah, dan panjang Kabupaten Jombang yang jauh sudah disusun sebelumnya.
Tujuannya tak lain guna menjaga alur program kerja yang dilaksanakan agar sesuai dengan rencana-rencana tersebut. Dengan demikian harapan kedepannya menjadikan Jombang seperti sebenarnya telah tergambarkan. Kalau dari Bappeda Jombang maupun Inspektorat tidak ada pertanyaan atau perubahan berarti, maka bisa dilanjutkan disampikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Jombang.
Di sana akan lebih menyoroti penggunaan anggaran yang bakal dialokasikan. Dengan kata lain, meski anggaran sudah dialokasikan berdasarkan kebutuhan, tetap saja harus tepat porsinya. Hal ini tidak lepas penggunaan APBD Kabupaten Jombang harus mampu memenuhi seluruh program kerja OPD lain.
Sekertaris DPPKAD Kabupaten Jombang, Imron, S.IP., M.Si. menilai, "Sejauh ini tak banyak mengalami perubahan sebagimana tahun anggaran sebelumnya. Hanya ada kenaikan sekitar lebih kurang 10% diakibatkan penyesuaian pelaksanaan visi misi bupati sekaligus Pembangunan Fisik (rehabilitasi dan renovasi) terbilang lumayan."
Imron juga mengatakan selagi APBD masih dapat menyediakan kebutuhan anggaran program kerja dan dirasa memang diperlukan pasti akan direalisasi. Apalagi pemerintah pusat semakin meningkatkan anggaran pendidikan guna mencapai 30%, sehingga di daerah pastinya juga selaras.
Kalau di DPPKAD Kabupaten Jombang sudah dianggap baik maka akan melenggang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang. Utamanya di Komisi D yang mengampu langsung bidang pendidikan. Di sana akan ditinjau lagi sejauh mana tingkat kebutuhan masyarakat utamanya dalam program kerja tersebut. Andaikan dirasa tidak pas, maka bukan tidak mungkin DPRD Kabupaten Jombang bakal tidak mensetujui.
Ketua Komisi D, DPRD Kabupaten Jombang, Hj. Erna Kuswati, SE. menyampaikan dari hasil pembahasan panjang soal program kerja dan anggaran Disdikbud Kabupaten Jombang selama empat hari beberapa waktu lalu tak ada perubahan berarti atau di coret. Lantaran keseluruhan sesuai dengan program kerja pemerintah pusat ataupun bupati terpilih.
Perempuan berhijab ini menuturkan, "Masih menjadi perhatian utama memang terkait kerusakan sekolah yang harus segera diperbaiki, Pendidikan Diniyah, dan seragam sekolah serta baju olah raga gratis."
Jika program-program kerja tersebut dapat dirampungkan secara efisien bukan tidak mungkin kalau dialihkan dalam prioritas program lain. Misalkan saja peningkatan honor Guru Tidak Tetap (GTT) di Jombang. Erna Kuswati menilai selama ini GTT telah banyak berkontribusi untuk pendidikan di Jombang, sayangnya kesejahteraannya belum mencapai batas maksimal. ◼ rahmat sularso nh.