 |
| Foto : Robertgraphica |
Disdikbud Kabupaten Jombang merealisasikan program Pemerintah Daerah (Pemda) terkait dengan pendidikan. Seperti di ketahui pada tahun 2019 terdapat dua program dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang cukup menyita perhatian publik diantaranya soal pembagian seragam sekolah gratis sekaligus memberlangsungkan pendidikan Diniyah di sekolah reguler yang berada dalam naungan Disdikbud Kabupaten Jombang.
Rahmat Sularso Nh.*
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) laiknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang di akhir tahun selalu menyusun sebuah program kerja guna dilaksanakan dalam rencana kerja di tahun mendatang. Program-program kerja tersebut tak lepas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia yang mengimplementasikan program yang diusung oleh Presiden Joko Widodo untuk pendidikan di bangsa ini. Baik soal biaya pendidikan, fasilitas, hingga pada serentetan upaya peningkatan kualitas pendidikan.
Belum pula Disdikbud Kabupaten Jombang juga merealisasikan program Pemerintah Daerah (Pemda) terkait dengan pendidikan. Seperti di ketahui pada tahun 2019 terdapat dua program dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang cukup menyita perhatian publik diantaranya soal pembagian seragam sekolah gratis sekaligus memberlangsungkan pendidikan Diniyah di sekolah reguler yang berada dalam naungan Disdikbud Kabupaten Jombang.
Diketahui, bahwa Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab membawa misi menjadikan Kota Santri ini lebih berkarakter dan berdaya saing. Alhasil salah satu indikatornya adalah peningkatan pendidikan agama di kalangan peserta didik. Meski sebelumnya telah ada Muatan Lokal (Mulok) Keagamaan. Oleh karenanya tak pelak menyita perhatian masyarakat yang menilai program ini besar harapannya dalam mematangkan generasi kedepan khususnya demi karakter yang akan dicapai. Sedangkan persoalan seragam sekolah di yang beberapa waktu sebagian telah dibagikan menjadi perhatian lantaran banyak yang tidak sesuai ukuran. Begitupun pembagiannya terlambat sehingga peserta didik baru harus merelakan sampai menjelang setengah semester masih menggunakan seragam di jenjang pendidikannya terdahulu.
Baca Juga: Gemar Menulis Sejak Mahasiswa
Belajar dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sesungguhnya penyusunan sebuah program-program kerja dalam OPD tidak asal atau semaunya saja. Semua ada telaah dulu dari organisasi di atasnya serupa Kemendikbud dan Pemda yang memiliki visi dan misi. Selaiknya telah saya sebutkan di atas bilamana masing-masing organisasi tersebut tak lepas dari pemimpinnya yakni Presiden dan Bupati.
Bappenas menjelaskan kalau sebelum menelurkan program kerja harus melalui tiga tahapan diantaranya adalah penyusunan program, penyusunan kegiatan, dan rekapitulasi program dan kegiatan. Selanjutnya pelaksanaannya terlebih dahulu mengidentifikasi visi, misi, dan sasaran strategi Kemendikbud serta Pemda. Kemudian identifikasi kerja (impact) dan indikator kerja dua organisasi tersebut. Berikutnya penyusunan indikator kinerja program (out am), disusul dengan penamaan program.
Sedangkan yang dimaksudkan penyusunan kegiatan meliputi penyusunan indikator kinerja kegiatan (output) yang diikuti dengan penamaan kegiatan. Sementara tahap terakhir ialah rekapitulasi, dalam rekapitulasi ini nantinya menjadi kumpulan dari program kegiatan dan indikator kinerja kegiatan di Disdikbud Kabupaten Jombang. Sekilas tampak mudah dan biasa saja, namun sesungguhnya perlu beberapa kajian merenik bahkan diharuskan mengundang para ahli di bidang tersebut di luar Disdikbud Kabupaten Jombang agar program tersebut terlaksana dengan maksimal. Tanpa ada hambatan berarti serta dapat mencapai target yang diharapkan.
Tentu masih ingat di benak kita semua ketika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran lalu dengan mekanisme baru sebagaimana instruksi dari Kemendikbud. Disdikbud Kabupaten Jombang mau tidak mau haruslah menjalankan karena memang mekanismenya selain telah di atur dalam perundang-undangan, ada pula pelbagai prodak hukum yang menguatkan macam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) hingga Peraturan Bupati (Perbup). Tak lain dengan adanya dasar hukum tersebut saat melaksanakan program kerja tersebut dapat berjalan dengan lancar. Segala keputusan dan tindakan yang diambil sudah sesuai dengan aturannya sehingga tidak sampai keluar dari koridor.
Demikian di sana dapat disaksikan bentuk kerjasama yang dijalin dengan pihak-pihak ahli seperti mempersiapkan laman pendaftaran PPDB. Laman ini tak serupa dengan laman pemberitaan pada umumnya yang menampilkan segenap berita dalam bentuk teks, foto, atau video. Namun dalam laman PPDB selain dapat digunakan sewaktu pendaftaran secara bersamaan, jelasnya bisa merekapitulasi dan mengklasifikasikan data sesuai dengam jalur PPDB yang dipilih. Bagi lulusan teknik jaringan komputer pasti mengamini betapa rumitnya membuat laman dengan kualifikasi demikian.
Belum lagi soal anggaran, diketahui bersama dan telah menjadi rahasia umum di tiap daerah memiliki kemampuan anggaran berbeda-beda. Kalau dibandingkan dengan kabupaten/kota yang potensinya lebih produktif baik di sektor pariwisata, industri, ataupun lainnya Jombang relatif pendapatannya tidaklah banyak. Oleh karena itu dalam penyusunan program selalu ada badan pertimbangan yang bakal menyampaikan ke pimpinan tertinggi.
Bukan sekedar disampaikan kalau ada program dengan anggaran sekian. Jauh lebih detail lagi data yang ditunjukkan dalam satu program tersebut. Misalkan saja mengapa program itu harus di setujui atau dijalankan dalam tahun mendatang. Sampai pada mengapa dibutuhkan biaya sebesar itu sehingga akan menjadi bahan pertimbangan.
Perlu tidaknya di setujui, kalau perlu alasannya apa dan andaikan tidak (dicoret, istilah khasnya) perlu sebuah rasionalisasi yang dapat diterima dengan akal juga. Bila perlu ada opsi disetuji dengan serangkaian perubahan dan penyesuaian. Contohnya pemampatan anggaran. Alhasil proses sebelumnya yang telah terancang perlu diatur ulang agar menyesuaikan ploting anggaran. Begitu pun sebaliknya, kalau perubahan dalam mekanisme teknis pelaksanaan maka anggaran pun dipastikan berubah. Bisa lebih kecil lagi atau sebaliknya semakin meningkat.
Beberapa program kerja yang bakal dilanjutkan atau terulang di tahun akan datang perlu dikaji lagi. Mulai dari ketercapaian, tingakat keberhasilan, hingga hambatan yang dihadapi. Boleh jadi pembacaan kondisi mendatang bisa akan dipertimbangkan sehingga program kerja tersebut mengalami modifikasi guna tujuan penyesuaian.
Keberlanjutan itu tentu ada sebuah keharusan atau setidaknya memang program kerja tersebut belum waktunya usai. Sehingga dalam keberlanjutannya akan ada penyesuaian guna menuju kesempurnaan atau kebaikan. Paling mudah kita lihat dalam Mulok Keagamaan yang belum lama berjalan dan masih berlangsung hingga sekarang.
Awalnya selain mempersiapkan kurikulum pembelelajaran hingga capaian, bakal guru atau pengajar pun mesti ada dengan kualitas mumpuni sekalian terbilang sebagai ahlinya. Tak pelak banyak diantaranya berasal dari pondok pesantren atau memiliki latarbelakang sebagai guru Taman Pendidikan Alquran (TPQ). Hal itu tak lepas dari capaian yang dikehendaki yakni peserta didik memahami dan mampu mempraktikan dalam kesehariannya seperti berwudhu, shalat, serta mengaji.
Realita di lapangan seringkali juga tak semulus dari yang di rancang. Ada saja kendala yang terjadi utamanya di luar rencana sebelumnya. Lebih-lebih berkaitan soal teknologi macam penggunaan program atau aplikasi tertentu. Selain soal jaringan internet, sering pula aplikasi mengalami gangguan. Entah karena kelebihan pengguna hingga kematangan aplikasi itu.
Terlepas dari itu, perlu juga diperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) penyusun maupun pelaksana. Diketahui jika dalam penyusunan, supaya berjalan sukses disertasi inovasi sekaligus kreatifitas butuh personal yang memiliki SDM unggul. Hal itu memamg kebutuhan, tak bisa dipungkiri kalau keberhasilan suatu program selalu ada dalam dibelakang itu semua. Tak lain pastinya penyusun dan pelaksana.
Tidak mengherankan bila banyak OPD, termasuk Disdikbud Kabupaten Jombang seringkali memberanfkatkan SDM-nya yang memiliki potensi lebih untuk mengikuti serangkaian pelatihan. Walaupun terkadang sub-bagian atau bidang yang ditempati hingga tidak bisa dikerjakan. Tetapi itu tidak menjadi soal, lantaran secara personal kapasitas ataupun kemampuan yang dimiliki personal tersebut haruslah berkembang dan lebih. Mesko bukan bidang kerja utamanua, bukan tidak mungkin kedepan bisa membantu lainnya. Hal itu rasanya lumrah dan wajar terlihat selama ini.
Inovasi dan krefitas tidaklah lahir begitu saja. Semuanya dimulai dari proses belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi. Dilengkapi dengan keinginan untuk berbuat lebih dan bisa dibilang baru. Paling tidak yang dilakukan belum banyak di coba oleh lainnya. Sehingga wajar kalau SDM-nya hanya menyelesaikan tugas sebagaimana yang dikerjakan sehari-hari dan enggan beranjak meningkatkan kualitad diri, agaknya sulit diajak berubah dan berkembang lebih baik.
Akhirnya menjadi mengenakan jikalau dari yang dipikirkan (penyusunan program kerja), apa yang dikatakan (paparan, evaluasi, solusi program kerja), dan yang dikerjakan (pelaksanaan program kerja) selaras. Sehingga tidak sebatas menggugurkan saja —merealisasikan program tapi ada tindaklanjut semacam membuat catatan hasil sehingga dapat menjadi rekomendasi kedepannya baik pelaksanaan program kerja serupa atau lainnya.
*) Pemimpin Redaksi Majalah Suara Pendidikan