JOMBANG – Tatkala kondisi pandemi Covid-19 sudah mulai mereda di Kota Santri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang mulai menjajaki pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri di antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Agama, Kesehatan, dan Dalam Negeri. Dijabarkan kurang lebih ada 17 poin yang menjadi sebuah persyaratan wajik, saat bersiap menggelar Pendidikan Tatap Muka (PTM).
Disinggung mengenai proses penetapan PTM di Jombang yang sedianya direncanakan akan pertama kali berlangsung pada Selasa (6/4), Kepala Disdikbud Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, SH., M.Si. mengatakan bila kesiapan PTM di tingkat satuan pendidikan SD dan SMP mencapai 98%. Angka itu tidak kemudian muncul begitu saja, melainkan telah dilakukan instrumen monitoring yang diisi oleh tiap satuan pendidikan.
“Semua tahapan kami lakukan dengan terstruktur dan terukur. Diharapkan bahwa isian tersebut benar-benar menggambarkan kondisi kesiapan di sekolah masing-masing. Tentunya tetap dalam pengawasan baik dari pengawas, kepala sekolah, kepala bidang, hingga sekretaris Disdikbud Kabupaten Jombang,” terang Agus Purnomo.
Ketika sudah diberlakukan PTM, Koordinator Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Kabupaten Jombang, Budi Winarno, S.T., M.Si. sangat meminta pelaku di lapangan dalam hal ini Disdikbud Kabupaten Jombang hingga civitas pendidikan di sekolah mampu menjalankan protokol kesehatan dengan baik.
Ditambahkan dengan telah dilakukan vaksinasi kepada seluruh pendidik, sehingga membuat lampu hijau semakin benderang guna menjalankan PTM. Walaupun saat ini vaksinasi bukanlah pamungkas daripada penyebaran dan penularan Covid-19. Paling tidak ada upaya pencegahan terlebih dahulu, tambah Agus Purnomo.
Hasil monitoring itu lantas disampaikan dalam evaluasi rapat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Ruang Swagata, Pendopo Pemkab Jombang pada (24/3) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga stakeholder terkait dipimpin langsung oleh Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab. Agus Purnomo menerangkan, hasilnya adalah penetapan pelaksanaan PTM yang akan di mulai pada (6/4). Selanjutnya, akan ada evaluasi berkala untuk meninjau pelaksanaan tersebut.
Ketika sudah diberlakukan PTM, Koordinator Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Kabupaten Jombang, Budi Winarno, S.T., M.Si. sangat meminta pelaku di lapangan dalam hal ini Disdikbud Kabupaten Jombang hingga civitas pendidikan di sekolah mampu menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Dari kedatangan di pintu gerbang hingga aktivitas yang dilakukan di sekolah, imbuh Budi Winarno harus terkontrol dalam memproteksi diri dari penyebaran virus yang berawal di Wuhan, Tiongkok ini.
Baca Juga: Profesi untuk Pribadi Introvert dengan Gaji Tinggi dan Tingkat Stres Rendah
Budi Winarno menuturkan, “Jombang sempat menjadi daerah yang paling rawan di Jawa Timur (baca: Zona Merah). Untuk itulah kami sangat mendukung berjalannya PTM, namun tetap patuh dan selaluh menegakan protokol kesehatan.
Sekolah Bersiap Penuh
Menindaklanjuti akan diberlakukannya PTM, Disdikbud Kabupaten Jombang tak main-main dalam mempersiapkan satuan pendidikan yang akan digunakan peserta didik belajar. Diakui oleh Sekretaris Disdikbud Kabupaten Jombang, Jumadi, S.Pd., M.Si. bahwa di jenjang SD Negeri/Swasta dan SMP Negeri/Swasta sudah di atas angka 90% siap melaksanakan PTM sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.
“Dari 564 SD Negeri/Swasta sudah tampak jelas kesiapannya mencapai 96,32%. Sisanya sebanyak 3,68% saja yang dinyatakan belum siap. Sedangkan SMP Negeri/Swasta yang tercatat sebanyak 129 yang bersiap melaksanakan PTM, tercatat 96,23% laik. Selebihnya 3,37% saja yang belum laik,” urai Jumadi.
Angka itu didapatkan dari hasil instrumen monitoring. Memang tak ada sangsi khusus bila ada satuan pendidikan yang belum siap. Namun jika ingin tetap melaksanakan PTM, maka sesegera mungkin harus membenahi khususnya sarana prasarana penunjangnya.
Satuan pendidikan bisa menggunakan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dalam mempersiapkan diri menghadapi PTM. Akan tetapi harus kembali disesuaikan dengan petunjuk teknis BOS supaya tak terjadi blunder. Sementara itu Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan evaluasi Disdikbud Kabupaten Jombang, Ana Arisanti, SE., M.Si. memang menjadi sebuah kepastian ketika akan melaksanakan PTM sekolah harus bersiap diri semaksimal mungkin. Dana BOS menjadi jalan tengah dalam memenuhi segala standar daripada protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ana Arisanti mengurai, “Asalkan penggunaan BOS masih sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan maka dipersilakan saja. Seperti pembelian hand saintizer, face shiel, disinfektan, maupun Thermo Gun. Berbeda ketika pembangunan fasilitas penunjang macam tempat cuci tangan, itu bisa menggunakan dana alokasi rehap fasilitas sekolah.”
Dijelaskan pula oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi Disdikbud Kabupaten Jombang, Ana Arisanti, SE., M.SI. Bahwa, bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi persyaratan terkait sarana prasarana kesehatan selama PTM berlangsung kedepan, harus memaksimalkan anggaran BOS.
“Memang tidak ada batasan dalam penggunan BOS. Selagi masih dalam koridor kebutuhan sekolah. Diantaranya, masker, hand sanitizer, face shield, disinfektan dan thermo gun. Tetapi jika penambahan sarana prasarana seperti pembuatan tempat cuci tangan, berasal dari dana alokasi rehab fasilitas sekolah,” jelas Ana Arisanti.
Pengadaan sarana prasarana sebagai langkah meminimalisir munculnya gejala Covid-19 di satuan pendidikan selama PTM. Membutuhkan pemahaman yang selaras di lingkungan wali peserta didik. Dalam hal ini guru yang mendapat tugas ganda sebagai Tim Gugus Kewaspadaan dan Pencegahan, secara substansi berposisi yang setara sebagai humas. Disampaikan oleh Seksi Organisasi dan Kaderisasi PGRI Kabupaten Jombang, Astho Prayitno S.Pd, bahwa lewat PTM yang tinggal menghitung hari kedepan, para tenaga kependidikan dalam hal ini, guru juga mesti bersiap.
“Selain menyiapkan pembelajaran serta kondisi fisik yang sehat. Guru juga mesti menjadi ujung tombak penyampaian protokol kesehatan pada peserta didik. Lewat metode tersebut, tanpa disadari, kedisplinan yang menjadi fondasi karakter peserta didik akan terbangun,” kata Astho Prayitno.
Oleh karena itu, selagi dari rumah seluruh civitas akademik harus menjaga diri dengan baik agar tak sampai terpapar. Karena jika sampai terjadi penularan, bisa jadi akan menimbulkan klaster baru dan membuat PTM yang sediakan berjalan mulus bisa saja terhenti seketika. PGRI Kabupaten Jombang pun mendukung adanya PTM, tetapi menjadi tugas ganda bagi guru yang tak hanya menyampaikan materi pembelajaran. Melainkan juga terus mengingatkan tanpa henti menjalankan protokol kesehatan juga memberikan teladan, utamanya kepada para peserta didik.
Seksi Organisasi dan Kaderisasi PGRI Kabupaten Jombang, Astho Prayitno S.Pd menjelaskan, “Tinggal dalam hitungan jari saja pelaksanaan PTM. Saya sangat berharap secara serius seluruhnya mempersiapkannya. Guru tak hanya soal materi pembelajaran, demikian kepala sekolah dan peserta didik. Harus lebih mengutamakan kesehatannya sehingga ada kesadaran dalam menjaga diri sendiri maupun orang lain.”
Senyampang itu Ketua Umum Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Jombang, Dr. Mochammad Sjarifudhin, Sp.M., M.MR memberikan pandangannya terkait pelaksanaan PTM di telatah Kebo Kicak. Memang selain benar-benar menjalankan protokol kesehtan, juga perlu adanya perubahan pola pembelajaran.
Bagi Mochammad Sjarifudhin meskipun grafik penularan di Jombang sudah menurun serta dapat terkontrol, ditambah dengan pemberian vaksinasi kepada pendidikan. Hal itu belum menjamin 100% tak akan terjadi penularan hingga menimbulkan klaster baru.
“Sudah pasti akan berbeda. Tak bisa semua masuk dalam waktu yang sama. Selain menimbulkan kerumunan, potensi penularan pun lebih besar. Oleh karenanya, harus ada penjadwalan yang jelas. Hingga jika memungkinkan dapat dilaksanakan pula ada pengkelompokan peserta didik berdasarkan dari asalnya,” tegas Mochammad Sjarifudhin.
Sama dengan yang dijelaskan oleh Mochammad Sjarifuddin, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Drs. Ghufron, M.Si pun menyatakan setuju dengan langkah tersebut. Selain di nilai mampu mengurangi kerumunan, juga akan membantu mendeteksi latar perjalanan peserta didik sebelumnya.
Lelaki yang juga menjabat Pengawas SMP Negeri, di lingkup Disdikbud Kabupaten Jombang ini mencontohkan tatkala kejadian di tingkat SMA/SMK perlu dijakadikan pelajaran yang sangat berarti. Selagi berlangsung PTM (masa uji coba), ternyata ada salah satu peserta didik yang terjangkit Covid-19. Sejenak membuyarkan pelaksanaan PTM yang sebelumnya sudah dirancang sedemikian matangnya.
Ghufron mengatakan, “Memang sulit kiranya mengkelompokan asal peserta didik agar tak sampai terjadi penularan. Tetapi bukan tidak mungkin jika dilaksanakan agar semakin mempersempir ruang penularannya.”
Bahkan lebih lanjut, Agus Purnomo menyampaikan bahwa pengawasan terhadap peserta didik bisa saja dilakukan dua kali, yakni di dalam satuan pendidikan melalui guru dan kepala sekolahnya. Sebaliknya, di luar sekolah tak segan petugas gabungan dari Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP mengawasi untuk membubarkan peserta didik jika berkerumun. Baik diseputaran lingkungan sekolah, maupun sejumlah tempat lainnya.
“Selagi kami telah mempersiapkan mekanisme pelaksanannya dengan matang. Sangat berharap seluruh komponen yang terlibat secara langsung maupun tidak bisa mendukung. Agar PTM yang telah direncanakan ini dapat berlangsung. Mengingat tentunya kerinduan akan mengenyam pendidikan di bangku sekolah cukupu tinggi, sehingga bersama-sama pasti kita bisa melakukannya,” tutup Agus Purnomo yang gemar bersepeda ini.
Reporter/Foto: Donny Darmawan