Anggaran Pendidikan Tidak Sampai 20%, Jalankan Program Prioritas


Berbekal besarnya perolehan anggaran di atas OPD lain, diharapkan mampu dimanfaatkan secara tepat dan memberikan hasil maksimal dalam memfasilitasi peserta didik dalam menimba ilmu.

Sektor pendidikan menjadi salah satu instansi yang paling banyak mendapatkan sorotan masyarakat umum hingga pemerintah daerah. Hal itu berlandaskan oleh beban tanggung jawab dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa dan juga mengenai jumlah penerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbilang cukup besar dibandingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Berbekal besarnya perolehan anggaran di atas OPD lain, diharapkan mampu dimanfaatkan secara tepat dan memberikan hasil maksimal dalam memfasilitasi peserta didik dalam menimba ilmu. Jangan sampai digunakan membiayai kegiatan atau membeli peralatan tertentu yang tidak menimbulkan perubahan atau berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Kepala Bidang Pembinaan SD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang, Ahmad Rofiq Asari, ST. menjelaskan, “Selaku kreatif navigator pendidikan dasar, penting untuk merancang sebuah program unggulan demi meningkatkan taraf pendidikan di Kota Santri. Sudah sewajarnya pemangku kebijakan mampu mencari akar permasalahan utama yang menjadi penghambat laju pendidikan.”

Ditambah lagi, imbuh laki-laki yang pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana Prasarana SD Disdikbud Kabupaten Jombang tersebut, dana APBD yang turun masih belum sesuai ketentuan Anggaran Pendidikan sebesar duapuluh persen di luar gaji karyawan. Berdasarkan realita keadaan di lapangan menunjukkan bahwa sampai saat ini duapuluh persen tersebut masih terhitung menjadi satu dengan gaji, sehingga masing-masing bidang harus memutar otak mengenai pemanfaatan ketersediaan anggaran.

Dari sekian banyak program Bidang Pembinaan SD Disdikbud Kabupaten Jombang, terdapat dua program unggulan yang berjalan kurang maksimal. Program tersebut yakni percepatan pembentukan sekolah model dan rujukan, serta meningkatkan kompetensi dan mutu guru melalui Uji Kompetensi Guru (UKG). Keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain demi meningkatkan akreditasi lembaga yang selama ini ketercapaiannya masih belum mencapai target Disdikbud Kabupaten Jombang


“Sebenarnya, semua program sudah berjalan dan diupayakan semaksimal mungkin. Hanya saja, akibat keterbatasan pendanaan membuat program dilakukan secara bertahap. Tidak bisa bersamaan dan dievaluasi di setiap tahunnya,” papar Ahmad Rofiq Asari.

Terkait kekurangan anggaran pembiayaan pelaksanaan program, masing-masing bidang yang menaungi selalu melaporkan secara transparan dengan melampirkan bukti fisik yang ada. Tetapi, atas pertimbangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menaungi perkara ini tetap harus memberlakukan skala prioritas dan tidak selalu bisa langsung memberikan tambahan dana.

Selain kedua program tersebut ada persoalan penting yang memerlukan campur tangan Pemerintah Daerah (Pemda). Persoalan tersebut adalah mengenai mutu pendidikan lembaga di jenjang SD. Beberapa waktu lalu Pemda membuat kebijakan mengenai larangan kepada sekolah untuk meminta biaya tambahan apapun terhadap orangtua peserta didik yang dikemas dengan sebutan Stop Pungutan Liar (Pungli). Pada akhirnya lembaga SD negeri khususnya tidak berani mengambil langkah tertentu dalam melakukan upaya renovasi atau pengembangan mutu lembaga.

Akibatnya, saat ini kualitas sebagian SD negeri pun sekan-akan tidak berkembang. Banyak sekolah yang tidak mampu melakukan perawatan maupun inovasi meningkatkan taraf kelayakan lembaga. Bahkan bagi sebagian orang tua dengan keadaan ekonomi menengah ke atas lebih rela merogoh kantongnya cukup dalam demi memilih sekolah yang dianggap mampu menjamin fasilitas bagi sang buah hati. Kata lainnya, sekolah negeri bukan lagi menjadi pilihan utama wali peserta didik.

“Tidak dipungkiri lagi jika keberadaan regulasi Pungli semakin membatasi sekolah dalam meningkatkan mutu lembaga. Di lain sisi, keberadaan regulasi memang mampu meminimalisir oknum yang ingin memanfaatkan momentum itu. Hanya saja, pemerintah tetap harus memberikan jalan keluar terkait persoalan ini. Salah satunya yaitu pemberian sharing APBD yang belum pernah ada,” ungkap Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD Disdikbud Kabupaten Jombang, Rhendra Kusuma, S.Kom.

Tidak jauh berbeda dengan Bidang Pembinaan SMP, program yang mengalami sedikit hambatan juga sama. Pembedanya terletak pada jumlah SMP lebih sedikit dibandingkan SD membuat daya jualnya pun lebih baik. Sehingga anggaran yang diterima lebih besar dan dapat dimanfaatkan untuk berinovasi meningkatkan mutu lembaga.

Disinggung mengenai skala prioritas program, Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Jombang, Agus Suryo Handoko, M.Si., selalu menimbang berdasarkan tingkat urgensi dan agenda di kalender pendidikan. Di waktu terdekat, sebagian dana akan dimanfaatkan untuk pemenuhan perangkat komputer sejumlah lembaga yang jumlahnya masih kurang atau belum mencukupi kebutuhan peserta didik. Hal itu dilakukan demi menyukseskan program pemerintah dalam melaksanakan 100% UNBK.

“Selain pengadaan perangkat komputer, di waktu dekat juga akan berlangsung proses PPDB daring berbasis zonasi yang memerlukan biaya tidak sedikit. Mulai dari penentuan aplikasi pendukung, penyusunan mekanisme, hingga biaya operasional pelaksanaan,” ujar laki-laki yang berkediaman di Desa Jogoroto tersebut.

Akibat terbatasnya ketersediaan anggaran, laki-laki yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal ini harus bijak mencari segala alternatif jalan keluar. Seperti halnya mencari spesifikasi perangkat komputer sesuai fungsinya, hingga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Kepala Seksi Kurikulum SMP Disdikbud Kabupaten Jombang, Bambang Rudi menambahkan bahwa untuk tahun ini sebanyak 123 lembaga jenjang SMP harus mengikuti UNBK 100%. Hal tersebut juga membutuhkan dana yang besar seperti halnya mempersiapkan sarana dan prasara untuk UNBK seperti jaringan Internet, listrik serta persiapan tim. Untuk itu pihaknya berkoordinasi dengan PLN agar tidak ada pemadaman saat ujian berlangsung, serta pada sektor jaringan Internet di masing-masing sekolah ada programer dan operator yang terlatih.

Sama halnya di Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Jombang. Bidang yang baru bergabung kembali ini juga memiliki satu program unggulan bernama Kesenian Rakyat. Kelahiran program disebabkan oleh semakin rendahnya pengetahuan generasi bangsa terhadap kesenian-kesenian tradisional asli kota kelahirannya.

Berlangsungnya program tersebut membuat, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Jombang, Sugeng, S.H. harus memilah dan mengundang sejumlah pelaku seni guna memberikan edukasi terhadap peserta didik supaya mengenali kesenian lokal daerah setempat. Selain menyesuaikan anggaran juga sebagai relevansi di usia peserta didik. Selanjutnya tentu berharap agar peserta didik tergerak memperdalam serta melestarikan kesenian supaya tidak tenggelam terbawa arus modernisasi.

Sementara itu di Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal kini tengah mamacu persiapan akreditasi yang menjadi kendala utama dalam pencapaian target di tahun lalu. Mulai dari penyiapan guru, fisik hingga kurikulum lembaga. Kendala utama merealisasikan jumlah akreditasi lembaga adalah perbandingan jumlah anggaran dan lembaga masih terbilang tidak memungkinkan. Akibatnya, hanya beberapa sekolah saja yang mampu memenuhi semua persyaratan


“Demi memaksimalkan capaian di tahun ini, upaya paling memungkinkan adalah menyiapkan pendidik supaya memiliki kompeten di bidangnya. Salah satunya melalui pelatihan. Minimal, sebagian besar pendidik PAUD sudah relevan dengan bidangnya, sehingga persoalan guru dapat teratasi,” ujar Kepala Bidang PAUD dan Non Formal Disdikbud Kabupaten Jombang, Sri Retno P., M.Si.

Dikonfirmasi di tempat berbeda, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Kabupaten Jombang, Drs. Didik Pambudi U., mengungkapkan, “Beragam program berkaitan dengan guru pun selalu diupayakan secara maksimal. Semua target mampu terpenuhi sebelum waktu yang telah ditentukan. Bahkan program pemilihan guru berprestasi yang terkesan sangat terburu-buru sebab pelaksanaan serba mendadak ini juga telah berlangsung secara baik. Berbekal jumlah anggaran yang tersedia, semua staf saling bekerja keras sesuai target yang telah ditetapkan saat perencanaan.” aditya/fakhruddin