 |
| Sosialiasi Juknis BOS di Aula I Disdikbud Kabupaten Jombang. (ist) |
JOMBANG – Akibat pandemi Covid-19, terjadi refocusing anggaran besar-besaran sebagai penanganan virus yang merajai Indonesia dua tahun belakangan ini. Tidak terkeculai yang dialami oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang beserta segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Keadaan ini jelasnya mempengaruhi pelaksanaan program dari Disdikbud Kabupaten Jombang yang sebelumnya telah dirancang dengan matang, harus tertunda terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Hal ini dibenarkan oleh Plt. Disdikbud Kabupaten Jombang, Jumadi, S.Pd., M.Si. secara umum program yang lumrah dikerjakan oleh OPD beralamatkan di Jalan Bupati Soedirman No. 5 Jombang ini tak ada hambatan berarti. Tetapi untuk program yang digagas Bupati Jombang guna pemberian seragam gratis kepada peserta didik mengalami kemacetan.
Selain menimbang substansi dari pelaksanaan program dalam anggaran yang terbatas, mengingatkan agar seluruh bidang mampu menyikapi kondisi dengan kerja kreatif.
“Praktis selama 2021 tak ada pembagian seragam gratis bagi peserta didik baru. Besar kemungkinan akan terlaksana pada tahun anggaran ini,” terang Jumadi.
Sementara keberhasilan menjalankan program lainnya di setiap bidang, lantaran adanya inovasi dan pengkonsepan ulang model acara selaiknya bimtek, sosialisasi, maupun pelatihan yang dilangsungkan selama pandemi Covid-19 ini, tegas Jumadi. Dari pelaksanaan secara online hingga membuat acara yang efisein sehingga tak sampai mengeluarkan biaya besar.
Baca Juga: Jangan Dimarahi, Ini Cara Efektif Hadapi Anak Malas Belajar
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, Disdikbud Kabupaten Jombang, Ana Arisanti, S.E., M.Si. pun mengungkapkan untuk sumber anggaran pembenahan fisik di satuan pendidikan, hingga tahun 2023 hanya bersumber dari DAK Fisik dari pemerintah pusat. Sedangkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang ditiadakan.
Ana Arisanti menerangkan, “Selain itu untuk honor kegiatan sampai Surat Perintah Perjalanan Dinas turut terpangkas anggarannya hingga tahun ini. Kendati demikian, untuk pemrograman Disdikbud Kabupaten Jombang, memang disesuaikan dan dicanangkan dengan menimbang sisi urgensitasnya. Sebagaimana beberapa bimtek maupun workshop yang tetap berjalan meski bisa dibilang jumlah anggaran sudah terbatas, karena sifatnya memang penting dan perlu dilaksankan.”
 |
| Kegiatan penyusunan aturan anggaran bersama kepala satuan pendidikan. (ist) |
Selain menimbang substansi dari pelaksanaan program dalam anggaran yang terbatas, Ana Arisanti juga mengingatkan agar seluruh bidang mampu menyikapi kondisi dengan kerja kreatif. Dalam arti, berupaya mengakomodir seluruh pelayanan dan pelaksanaan program, melalui medium digital.
Semisal berhubung SPPD ditiadakan, maka pihaknya telah merancang skema Surat Pertanggungjawaban BOS dengan platform Online. Sehingga pelaporannya cukup melakukan input data di platform tersebut dan sudah tersosialisasi di di seluruh bendahara satuan pendidikan dari SD hingga SMP.
Reporter/Foto: Donny Darmawan/Istimewa