Beberapa pekerja yang sedang mengemas masker di BumDES Lentera Jaya Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung. (Donny)


JOMBANG – Selang hampir tiga tahun Pandemi Covid-19 mereda, kondisi ekonomi secara makro masih dibayangi oleh gelombang resesi. Melansir dari kpbu.kemenkeu.go.id, resesi merupakan gambaran memburuknya kondisi perekonomian suatu negara akibat inflasi atau perununan pertumbuhan ekonomi berkepanjangan. Adapun faktor yang pemicu terjadinya resesi memang beragam. Selain inflasi, latar belakang serupa juga muncul akibat ketegangan geopolitik semacam Perang Ukrania dan Rusia, serta kenaikan suku bunga acuan.

Untuk menambah daya kompetensi kerja yang di dominasi lulusan SMA/SMK, pembinaan berkala terus dilakukan. Termasuk bekerja sama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK). Tujuannya, supaya angkatan muda memiliki daya juang yang mumpuni di bursa pasar tenaga kerja.

Imbasnya, tentu membuat daya beli masyarakat melemah sekaligus menghambat sektor riil ekonomi pada proses produksi. Maka, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun menjadi gejala sosial ekonomi yang menggejala di seluruh kawasan kabupaten atau kota. Tak terkecuali di Telatah Kebo Kicak.

Salah satu mantan aktivis serikat buruh di Jombang era 2009-2017, yang kini bekerja sebagai divisi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada salah satu perusahaan manufaktur kayu lapis dan enggan disebut namanya, membenarkan kondisi serta dampak resesi tersebut. Diakuinya, untuk sektor industri saat ini efisiensi jumlah pekerja memang salah satu langkah konkret yang ditempuh guna tetap menstabilkan laju roda produksi perusahaan.

Baca Juga: Tilawatil Quran Jembatan Meraih Penghargaan

“Efek lainnya, jam kerja bertambah menjadi dua belas jam seiring dengan jumlah pekerja yang menurun setiap harinya. Oleh karenanya guna mengantisipasi celah ini agar tidak semakin melebar, maka dilakukan rekrutmen pekerja baru saban harinya di divisi produksi. Kendati rotasi semacam ini terus terjadi, namun untuk upah dan hak normatif lainnya tetap terpenuhi. Begitupula dengan teknis rekrutmen karyawan, pengalaman kerja tetap diutamakan dengan tujuan tetap mengkualitaskan komoditi ekspor perusahaan,” urainya.



Sementara itu ditemui di ruang kerjanya pada (28/2), Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, Dr. Pri Adi, M.M. menjabarkan, jumlah angka pengangguran di Kota Santri pada tahun 2022, sebanyak 5,47%. Apabila dihitung dengan angka, maka terakumulasi sebanyak 36 ribu angka penggangur.

Lebih rinci, pria berkumis ini mengungkapkan, “Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan serapan pasar tenaga kerja, maka angka pengganguran harus ditekan seminimalnya di persentase 4,39%. Beberapa upaya yang telah dan sedang kami tempuh tak lain menyiapkan kompetensi kerja bagi angkatan usia kerja. Salah satunya pemberian sertifikat kompetensi bagi peserta pelatihan yang menetapkan keabsahan keahlian di bidangnya baik sektor formal maupun informal. Dari segi jumlah, 20 ribu lapangan kerja, 9 ribu merupakan lulusan SMA dan SMK, dan masih tersisa 11 ribu angka usia kerja.”


Salah satu pekerja menyelesaikan pekerjaan menyambung besi di salah satu CV yang berada di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. (Donny)

Pri Adi juga menambahkan, bahwa untuk menambah daya kompetensi kerja yang di dominasi lulusan SMA/SMK, pembinaan berkala terus dilakukan. Termasuk bekerja sama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK). Tujuannya, supaya angkatan muda memiliki daya juang yang mumpuni di bursa pasar tenaga kerja.

“Dengan demikian, target untuk menekan angka pengangguran di angka 4,39% mampu menekan angka inflasi di daerah. Lantaran, dengan bekal sertifikat kompetensi perusahaan sudah segan untuk memperkerjakan angkatan muda,” tandas Pri Adi.

Reporter/Foto: Donny Darmawan
Rubrik
Lebih baru Lebih lama