JOMBANG – Deru pemilihan
presiden telah berlalu. Namun PR terbesar di dunia pendidikan tentang
pemerataan akses, kesejahteraan guru, serta partisipasi yang berasas keadilan
masih menyisakan benang kusut.
Oleh Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PMII) Komisariat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang, potret kusutnya
kondisi pendidikan ini digulirkan ke publik, lewat diskusi bertajuk “Glosarium Pendidikan, Kapitalisme
Pendidikan Benarkah ?”. Digelar melalui Zoom
Meeting pada Minggu malam (11/2) lalu, serta diikuti oleh 42 peserta yang
hadir dari pelbagai latar belakang, pendiskusian berlangsung selama ± 90 menit.
Baca Juga : Jamu Warisan Lampau Yang Mendunia
Pada
kurun waktu tersebut Alfian Bahri, seorang guru yang juga aktivis Perhimpunan
Pendidikan dan Guru Surabaya, yang didapuk menjadi pembicara, banyak membahas
kasuistik dari maksud kapitalisme pendidikan. Imbasnya pun banyak, mulai dari minimnya
akses serta kesetaraan kualitas pendidikan yang tidak merata.
 |
| Flyer Diskusi (ist) |
“Isu
ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Karena pada dasarnya memahami
kapitalisme pendidikan adalah, ketika hak bersekolah yang seharusnya sudah
dijamin oleh negara tetapi malah diserahkan laiknya barang dagangan di pasar.
Akhirnya, akses pendidikan ini disegala jenjang mulai dari PAUD sampai Peguruan
Tinggi ditentukan oleh banyaknya uang pembelinya,” tegas Alfian Bahri.
Founder
Guru Amatiran ini melanjutkan, dalam melihat, menilai, menelisik kapitalisme
pendidikan, pisau analisisnya harus ke persoalan yang substansial. Artinya,
melihat ketimpangan akses pendidikan serta minimnya partisipatif kebijakan dari
negara ini, maka wacana kapitalisme pendidikan ini akan menjadi persoalan
publik. Bukan persoalan individu.
“Ambil
contoh saat PPDB, yang dilihat pertama kali oleh orangtua itu apa ? brosur
pembiayaan, berapa sppnya ? berapa uang gedungnya ? uang pangkal dan segala
tentang berapa yang harus dibayar orang tua agar anaknya mendapat sekolah yang
baik dan sesuai modal. Ini jelas menjadi hambatan cita-cita pendidikan untuk
memperbaiki kualitas hidup,” imbuh Alfian Bahri.
 |
| Alfian Bahri saat menyampaikan materinya. (Donny) |
Terakhir,
sebagai penutup pemaparan materi Alfian Bahri juga menuturkan bahwa solusi yang
dapat ditempuh dalam mengikis kapitalisasi pendidikan ialah, dengan mendorong pemerintah
membuka akses yang setara. Tak lupa juga dibarengi kesetaraan atribut
pendidikan, mulai kelayakan sarana prasaranam hingga kesejahteraan para
pendidik.
Dihubungi
via WhatsApp, Ketua PMII Komisariat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang, Amirul Mirza Ghulam, membeberkan, latar
belakang pendiskusian ini memang berangkat dari fenomena banyaknya perguruan
tinggi yang makin tinggi pembiayaannya. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan
terjadi inflasi pendidikan, dikarenakan biaya pendidikan meninggi tapi tidak
sebanding dengan kesejahteraan masyarakat.
 |
| Materi Diskusi. (Donny) |
“Lalu untuk tujuannya, supaya isu pendidikan yang masih timpang dari segi akses dan pemerataannya dapat membuka pemahaman publik. Bahwa, memang ini persoalan bersama, dimana pendidikan harus menjadi hak warga negara tanpa terkecuali. Wajib adil dan merata, ini menjadi kata kuncinya,” tandas Amirul Mirza Ghulam. ■ donny darmawan