NASIONAL - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim memaparkan sejumlah program prioritas pendidikan untuk tahun anggaran 2021. Program tersebut dipaparkan Nadiem berhubungan dengan filosofi Mereka Belajar.
Nadiem Makarim mengatakan hampir semua program kita itu bertumpu untuk memberikan suatu kemerdekaan bagi peserta didik, guru, unit pendidikan dan juga ekosistem pendidikan untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan.
Berikut program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2021:
Pembiayaan Pendidikan
Nadiem Makarim menyebut kemerdekaan akses untuk mendapatkan pendidikan adalah hal terpenting yang menjadi fokus Kemendikbud. Tahun 2021, Kemendikbud menganggarkan Rp 27,26 triliun untuk pembiayaan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar Sekolah, tunjangan profesi guru, KIP Kuliah dan pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri.
PIP/KIP Sekolah akan menyasar 17,9 juta peserta didik dengan anggaran Rp 9,6 miliar. Sementara KIP Kuliah akan menyasar 1 juta mahasiswa dengan anggaran Rp 10 miliar. Lalu, Rp 7 miliar akan dialokasikan untuk tunjangan profesi guru yang menyasar 363.000 guru.
Hampir semua program kita itu bertumpu untuk memberikan suatu kemerdekaan bagi peserta didik, guru, unit pendidikan dan juga ekosistem pendidikan untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan.
Dia mengatakan ini adalah semuanya dalam objektif untuk memberikan kemerdekaan akses kepada masyarakat yang kurang mampu kepada pendidikan yang layak dan itu adalah yang pertama.
Digitalisasi Sekolah
Nadiem Makarim mengatakan ini adalah kemerdekaan bagi peserta didik untuk mendapatkan informasi dan konten yang setara. Digitalisasi sekolah adalah program kemerdekaan untuk di daerah manapun mendapatkan akses konten-konten kurikulum yang baik, mendapatkan akses ke konten pengajaran, akses pelatihan dan akses kepada data dan juga berbagai macam bantuan melalui digital.
Program digitalisasi sekolah nantinya terdiri atas empat kegiatan yaitu.
Pertama, penguatan platform digital dengan anggaran Rp 109,85 miliar. Kedua, konten pembelajaran di program TVRI dengan anggaran Rp 132 miliar. Nadiem Makarim menjelaskan belajar dari rumah di TVRI bukan hanya sesuatu yang dilakukan di masa pandemi. Karena respon masyarakat yang begitu positif, maka akan terus meningkatkan ini sebagai salah satu channel supplement pendidikan nasional, baik kurikulum maupun nonkurikulum.
Ketiga, bahan belajar dan model media pendidikan digital dengan anggaran Rp 74,02 miliar. Dia melanjutkan jadi kurikulum yang tadinya hanya offline bisa available juga dan lebih interaktif di online.
Keempat, penyediaan sarana pendidikan (peralatan TIK) dengan anggaran Rp 1,175 triliun. Nadiem Makarim mengatakan anggaran yang cukup besar ini untuk pengadaan unit laptop bagi guru dan peserta didik menghadapi uji asesmen kompetensi yang direncanakan Kemendikbud berlangsung tahun depan. Laptop-laptop untuk mengantisipasi asesmen kompetensi tahun depan dan juga untuk memberikan TIK yang layak bagi guru-guru dan peserta didik.
Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak
Nadiem Makarim menjelaskan secara substantif merupakan program yang terpenting, karena tidak ada yang namanya peningkatan mutu tanpa adanya peningkatan mutu dari guru. Program ini terbagi atas empat poin, pertama ialah sertifikasi guru dan tenaga pendidikan.
Kedua, peningkatan kompetensi dan kualifikasi GTK. Ketiga penjaminan mutu, advokasi daerah dan sekolah. Keempat ialah pembinaan peserta didik. Dia mengatakan guru penggerak ini adalah metode identifikasi guru-guru baru, yang akan memastikan bukan hanya guru itu kompeten, tetapi punya kemampuan untuk mementor guru-guru lain. Dan punya jiwa kepemimpinan.
Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Asesmen Kompetensi Minimum
Pada 2021, Nadiem resmi mengganti Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter. Nadiem Makarim menyebutkan Asesmen Kompetensi Minimum, akan berfokus pada cara mengukur kompetensi dengan standar yang lebih global, dengan standar yang bukan bergabung pada materi informasi, tetapi pada kemampuan bernalar, baik di numerasi, literasi, ditambah dengan nilai-nilai Pancasila.
Sehingga, peserta didik memiliki kemerdekaan dari diskriminasi yang selama ini banyak terjadi, bahwa yang mampu bimbel yang dapat angka baik. Ini memerdekakan anak kita dari status ekonomi apapun. Ini bukan lagi masalah menguasai materi namun mengenai kemampuan mengolah informasi dan bernalar kritis. Kemendikbud menganggarkan program kurikulum dan asesmen kompetensi minimum sebesar Rp 1,48 triliun.
Revitalisasi Pendidikan Vokasi
Kemendikbud selanjutnya juga akan memfasilitasi antara unit pendidikan vokasi dengan industri. Nadiem Makarim menerangkan yang menjadi fokus utama adalah peningkatan SDM, setelah itu barulah sarana dan prasarana yang memadai.
Karena mesin-mesin hebat yang tidak bisa dioperasionalkan, itu akan mubazir. Bahwa anggaran kita belum terserap dengan baik karena belum ada pelatihan terhadap penggunaan prasarana yang lebih baik.
Sehingga, ini merupakan bentuk kemerdekaan bagi SMK dan politeknik untuk membawa pakar-pakar, pelatih dan guru-guru terbaik dari lingkungan industri. Alokasi program revitalisasi pendidikan vokasi sebesar Rp 5,20 triliun.
Program Kampus Merdeka
Untuk program Kampus Merdeka, Kemendikbud menganggarkan dana Rp 4,42 triliun yang akan membantu transformasi perguruan tinggi menjadi universitas yang lebih otonom dan akuntabel.
Nadiem Makarim juga mengatakan, universitas diberikan kemerdekaan untuk menentukan takdir mereka sendiri, untuk bisa menentukan spesialisasi mereka sendiri. Termasuk meningkatkan SDM pendidikan tinggi dan membantu perguruan tinggi mendapatkan akreditasi tingkat internasional dan berkompetisi di panggung dunia.
Dia menegaskan mendukung dan membantu sekolah-sekolah yang tak ada biaya akreditasi internasional. Program besar lainnya di kampus merdeka adalah mahasiswa mendapatkan kesempatan mengembangkan diri dan pengalaman di luar kampus. Satu semester bahkan dua semester di luar kampus, di kampus lainnya, mengajar di sekolah, proyek sosial di desa, magang diperusahaan, mengambil kursus sertifikasi, semuanya mendapatkan full SKS.
Pemajuan Budaya dan Bahasa
Program Pemajuan Budaya dan Bahasa mendapatkan anggaran sebesar Rp 622,6 miliar. Terdiri dari peningkatan SDM dan lembaga kebudayaan, acara kebudayaan dan program publik, penguatan desa dan fasilitasi bidang kebudayaan, pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, layanan kepercayaan dan masyarakat adat, gerakan literasi nasional dan penerjemah, serta uji kemahiran Bahasa Indonesia.
Sumber/Rewrite: kompas.com/Tiyas Aprilia