NASIONAL - Hingga berita ini ditulis, gelombang aksi dan protes masyarakat terhadap kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih berlangsung.
Sesuai Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh jajarannya, mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah, untuk melakukan penghematan anggaran.
Mengutip dari Tempo.co. efisiensi APBN dan APBD tahun 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, ditargetkan senilai Rp 306,6 triliun.
 |
| Simbol Peringatan Darurat. (ist) |
Merunut dari sumber yang sama, anggaran di beberapa kementerian yang vital, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Perguruan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), hingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, turut terpangkas.
Di Kemendikdasmen, anggaran yang terpangkas sebesar Rp 8,01 triliun. Kemudian, di Kemendiktisaintek, terdapat pemangkasan anggaran sejumlah Rp 22,5 triliun. Lalu, di Kemenkes, anggaran yang terkena efisiensi berada di angka Rp 19,6 triliun.
Mutu Pendidikan di Ujung Tanduk
Sejumlah tokoh, terutama akademisi dan pendidik pun turut merespon efisiensi APBN yang berujung pemangkasan anggaran untuk sektor pendidikan.
Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Haeri, S.Pd. menegaskan, bahwa efisiensi anggaran untuk pendidikan merupakan pengingkaran terhadap aturan yang ada sebelumnya.
 |
| Tuntan Masa Aksi Indonesia Gelap (ist) |
"Harusnya, anggaran untuk pendidikan menjadi prioritas bukan program pendukung. Ini saja sudah potensi menyalahi undang-undang. Karena prioritasnya malah ke Makan Bergizi Gratis yang mengambil dana pendidikan. Ini sudah salah," ujarnya.
Iman Zanatul Haeri juga mengungkapkan, dampak dari efisiensi APBN ini jelas akan menganggu jalannya program pendidikan yang ada. Seperti KIP, dan PIP.
Disisi lain, mantan Menteri Kemendiktisaintek sebelum reshuffle, Satryo Soemantri Brodjonegoro, juga mengungkapkan, dampak efisiensi APBN di Kemendiktisaintek cukup signifikan. Salah satunya adanya peluang kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
"Kenaikan UKT ini nantinya sebagai opsi bagi perguruan tinggi untuk mencari sumber pendanaan. Jika memang terpaksa, maka UKT bisa dinaikknya," kata Satryo Soemantri Brodjonegoro, dikutip dari Tempo.co.
.jpeg) |
| Aliansi Pelajar Papua Saat Menyampaikan Aspirasinya (ist) |
Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji mengungkapkan, pemangkasan anggaran di sektor pendidikan akan membawa dampak turunnya mutu pendidikan secara keseluruhan.
Mulai dari kualitas guru yang rendah, buruknya fasilitas pendidikan, serta akses sumber belajar yang terbatas.
"Ini juga akan mengakibatkan bertambah angka putus sekolah. Karena masih banyak siswa dari keluarga miskin yang bergantung pada bantuan pemerintah. Ketika terjadi pemangkasan, maka keluarga ini terancam tidak lagi mampu memiliki akses dan biaya pendidikan," tegas Ubaid Matraji.
Gelombang Protes Mengepung Istana Negara
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari lintas elemen, organisasi, rakyat dan mahasiswa juga tak tinggal diam. Per tanggal 17 Februari sampai hari ini, tagar Indonesia Gelap mengemuka di sejumlah sosial media.
 |
| Masa Aksi Koalisi Masyarakat Sipil (ist) |
Gelombang aksi unjuk rasa, juga tersebar di beberapa daerah. Menurut rilis Koalisi Masyarakat Sipil, aksi masa Indonesia Gelap akan terus bergerak sampai Jumat 21 Februari besok, yang puncaknya akan digelar di Istana Negara.
.jpeg) |
| Masa Aksi Koalisi Masyarakat Sipil (ist) |
Sedikitnya, sudah ada 13 tuntutan yang dibawa masa Koalisi Masyarakat Sipil. Secara keseluruhan tuntutan ini menolak kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan gejolak di masyarakat. Khususnya di sektor pendidikan, sosial, politik, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Serta, melalui rilis resminya, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia menegaskan ajakannya kepada seluruh masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.❏Redaksi