NASIONAL - Pada (9/4/2025) Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan telah resmi dikeluarkan. Inpresi ini melibatkan 40 kementerian dan lembaga terkait untuk bersinergi secara terpadu, terarah, dan terintegrasi dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pada beberapa sumber menyebutkan, pemerintah berencana menekan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2026. Selain itu pula, kemiskinan akan ditekan di bawah angka lima persen pada tahun 2029.
Yuk Baca : Seperti Apa Sih Makna Syawalan Itu ?
Lebih
lanjut, melansir dari kemensos.go.id,
salah satu program unggulan dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 ialah Sekolah
Rakyat. Sekolah Rakyat sendiri dirancang sebagai penekan angka kemiskinan
melalui pendidikan.
Menteri
Sosial RI, Syaifullah Yusuf menjabarkan, tahapan Sekolah Rakyat sudah sampai
pada persiapan kurikulum, rekrutment guru, seleksi siswa-siswi dan revitalisasi
aset sarana prasarana.
Halal Bi Halal Gus Ipul Beserta Jajarannya.
(Kemensos)
“Revitalisasi
gedung yang diusulkan beserta persiapan proses pembelajarannya kita lakukan
pada tahun ini, ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.
Dalam proses persiapan Sekolah Rakyat ini Kementerian Sosial RI akan menandatangani MoU dengan 200 kepala daerah yang telah mengajukan aset berupa lahan dan gedung untuk mendukung jalannya program Sekolah Rakyat.
Kedepannya ditargetkan untuk setiap kota atau kabupaten memiliki satu Sekolah Rakyat. Untuk hal ini Gus Ipul juga menerangkan, pihaknya akan mengambil tenaga pengajar dari guru yang sudah menempuh Pendidikan Profesi Guru.
Yuk Baca : Mendekatkan Literasi Lewat Secangkir Kopi
Masih
dari kemensos.go.id. Menteri
Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti menjelaskan, guru di Sekolah Rakyat
nantinya tidak terikat status ASN. Sehingga khusus di kontrak untuk mengajar
Sekolah Rakyat.
“Guru
dari PPG nanti akan dikualifikasi. Harus fulltime,
dan bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran, ini harus disampaikan di
awal,” ujar Abdul Mu’ti.
Mengenai
bentuk kurikulum dan sistem pengajaran di Sekolah Rakyat Abdul Mu’ti
menambahkan, bahwasannya kurikulum Sekolah Rakyat akan menekankan pendekatan
individual untuk memetakan potensi siswa-siswi.
Yuk Baca : Pesona Rumah Induk Haji Muchsin
“Di sini, siswa-siswi bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran. Tetapi ini tidak boleh diartikan siswa-siswi bebas masuk dan keluar. Artinya, pendekatan individu ini akan melihat capaian belajar tiap siswa-siswi yang tidak sama antar satu dengan yang lain. Dan untuk pendataannya akan ada Dapodik yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Cara melihatnya jika siswa-siswi tidak terdata di data 1 dan dan 2, maka siswa-siswi ini adalah anak putus sekolah, sehingga ini tidak mengambil siswa-siswi dari sekolah yang sudah ada,” ujar Abdul Mu’ti. ❏ Redaksi