NASIONAL - Ada satu persepsi yang menarik di dunia pendidikan nasional kita. Dimana ketika berganti pemerintahan, maka kurikulum pendidikan juga ikut berganti.
Baca Juga : Menyongsong Literasi Digital Bersama Iqro Semesta dan Kubuku
Benarkah demikian ?
Mengutip dari theconversation.com. bahwasannya, pergantian kurikulum tidak hanya terjadi di Indonesia. Tetapi juga di beragam negara dengan siklus dan periode tertentu.
 |
| Pembelajaran di salah satu TK. (Donny) |
Seperti halnya, Jepang 10 tahunan, Finlandia 10 tahunan, Kanada 7 tahunan, dan Singapura 6 tahunan. Lalu bagaimana dengan yang terjadi di Indonesia ?.
Baca Juga : Berjibaku dengan Bahasa Inggris : Berkah atau Musibah ?
Dalam catatan sejarah, semenjak kurikulum pertama di Indonesia ditetapkan pada tahun 1947, bongkar pasang kurikulum telah terjadi dalam beberapa rentang massa. Diantaranya, masa kemerdekaan dan Orde Lama (1952) dan (1964). Kemudian masa Orde Baru (1968, 1975, 1984, dan 1994), dan reformasi sampai hari ini (2004, 2006, 2013, dan 2022).
 |
| Belajar dengan Permainan. (Donny) |
Dari catatan di atas, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penyebab gonta-ganti kurikulum di Indonesia maupun negara lainnya.
Diantaranya :
❏ Sosio Politik Global
Sebagai contoh, ketika periode pasca kemerdekaan pada tahun 1947, saat pertama kali Kurikulum Nasional ditetapkan, tujuannya memang untuk menghapus pengaruh sistem pendidikan dari Belanda. Maka disinilah pengaruh kondisi sosial politik suatu negara juga erat kaitannya dengan pergantian kurikulum pendidikan. Sebagaimana saat Pandemi Covid -19 merebak, dimana Kurikulum Darurat dikenalkan dan berkembang menjadi Kurikulum Merdeka, Ujian Nasional pun akhirnya dihilangkan untuk penyesuaian model pendidikan dalam PISA.
Baca Juga : Perang Yarmuk : Manifestasi Santri Peduli Gambus Misri
❏ Penguatan Ideologi Negara
Dalam sejarahnya, pendidikan agama mulai diterapkan di Indonesia saat Kurikulum 1952. Saat itu, Kurikulum 1952 yang memiliki nama Rencana Pembelajaran Terurai merupakan revisi dari Kurikulum 1947. Berlanjut, pada masa Orde Baru, Ideologi Pancasila mulai wajib masuk ke kurikulum. Ini ditandai dengan penetapan Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa, serta Bahasa Daerah yang menjadi mata pelajaran wajib.
 |
| Praktik Mengajar Transisi TK ke SD (Donny) |
❏ Kebijakan dan Arah Pembangunan Pemerintah
Di Indonesia sendiri, pasca reformasi yang ikut ditandai dengan lahirnya otonomi daerah, turut mempengaruhi Kurikulum 2004 dan 2006. Sebab keduanya, memberikan keleluasaan pada sekolah dan lembaga pendidikan lainnya untuk menyusun sendiri operasional kurikulumnya sesuai visi desentralisasi. Pada tahun 2004, munculnya Kurikulum Berbasis Kompetensi ditetapkan sebagai respon bentuk pemerintahan yang telah desentralisasi. Kemudian, di tahun 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan secara rinci memberikan ruang pada sekolah maupun lembaga pendidikan lain untuk menyesuaikan perangkat kurikulum yang akan ditetapkan.
Baca Juga : Pendidikan Inklusif Harus Merdeka dan Setara
❏ Dinamika Masyarakat
Pada perjalanan pergantian kurikulum di Indonesia, dinamika masyarakat juga memberi pengaruh di dalamnya. Seturut dengan pergantian Kurikulum 2013 yang kemudian berganti ke Kurikulum Merdeka, juga diiringi dengan masukan, kritik, yang menanggap bahwa siswa-siswi masih dibebani gaya belajar dan hasilnya yang hanya menekankan pada aspek kognitif semata, serta yang berkaitan dengan skor literasi dan numerasi di PISA. Maka disusunlah Kurikulum Merdeka sebagai gantinya yang menerapkan metode belajar secara multidimensi lewat Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. ☐redaksi